Dasar Terbentuknya Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu

Sejarah singkat terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM berawal dari Kanwil departemen Koperasi dan UKM Republik Indonesia, setelah otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 99 Tahun 1999 di bentuklah dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Provinsi Sulawesi Tengah dari Instansi verkial ketonomi Daerah.

Dengan adanya perubahan deregulasi, berubah nomenklatur dari Perindustrian perdagangan Koperasi menjadi Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan. Setelah itu Tahun 2015 dilakukan pemisahan Dinas menjadi 2 Dinas menjadi 3 Dinas yaitu Dinas Koperasi dAn UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah kota palu saat ini sedang melaksanaan program pengembangan serta peningkatan kapasitas daerah. Dalam pelaksanaanya dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan yang bersifat strategis.

Pada tataran subyek yang lebih luas, maka perencanaan pembangunan sektoral merupakan isu strategis yang mendapatkan perhatian berbagai elemen dan kelompok masyarakat, sehingga di perlukan analisis dan cara pandangan pemerintah sebagai proses dalam mencermati kebutuhan serta upaya berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pada sektor Koperasi, UMKM, Kota Palu, yang di dasarkan pada dinamika situasi dan kondisi masyarakat sebagai potensi lingkungan strategis, maka dinas Koperasi, UMKM, dan Kota Palu berusaha untuk membantu agar tercapainya tujuan tersebut.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah berdiri dengan dasar Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah no. 11 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 06 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.